Catatan Kaum Marginal: Pro dan Kontra Kenaikan Harga BBM

Malam semakin larut, saya terhanyut dengan diskusi empat mata dengan ayah. Secangkir kopi dan beberapa potong roti menemani diskusi santai yang muncul karena terpicu oleh pemberitaan “ketidakjadian naiknya BBM” (untuk sementara waktu) di media cetak. So, topik BBM (Bahan Bakar Minyak), konversi energi, kebijakan fiskal, hingga masa depan bangsa ini (Indonesia), adalah topik utama yang akan saya kemukakan dalam tulisan ini.

Sesungguhnya, pembicaraan ini mungkin tidak ada istimewanya bagi para kaum intelek, politisi, akademisi maupun negarawan. Mengapa? Well, karena kami hanya rakyat jelata yang tergolong awam dalam perihal atur-mengatur negara, kami buta tentang politik, ya… kami hanyalah kaum marginal di negara yang hingar-bingar dengan pembangunan ini. Suatu pencanangan pembangunan fisik yang tidak secara utuh dilandasi dengan pembangunan mental insan dari berbagai strata, mencakup aparatur negara hingga “orang-orang terhormat” yang duduk di lembaga legislatif.

Banyak pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang mengupas masalah perlunya kenaikan harga BBM, karena bila tidak, APBN Indonesia akan “jebol”. Pemerintah tidak akan sanggup menanggung “beban” ratusan trilyun rupiah untuk “menambal APBN yang jebol” karena kesenjangan harga BBM dalam negeri dengan harga riil internasional. Pemberitaan-pemberitaan tersebut semakin “dikuatkan” dengan asumsi subsidi harga BBM oleh pemerintah tersebut tidak tepat dan salah sasaran, karena hanya “kaum berduit” saja yang merasakan “manisnya” subsidi tersebut.

Seiring dengan waktu, timbul pro dan kontra seputar kenaikan harga BBM. Keadaan terus memanas hingga pemerintah mengatakan bahwa rencana kenaikan harga BBM telah dipolitisi oleh pihak-pihak yang mencoba “mencuri” hati simpatisan rakyat (terutama kaum menengah-bawah, yang merupakan mayoritas populasi di negeri ini). Well, sebagaimana perlu kita ketahui, waktu menjelang hajatan pesta akbar “Pemilihan Umum” di negeri ini semakin dekat, segala hal preparasi untuk meraih suara mayoritas perlu dilakukan dengan persiapan yang matang, mencakup sumberdaya materi hingga teknik pencucian otak yang memainkan unsur-unsur psikologis dari insan-insan pemilih itu sendiri.

Bagi mereka yang mengamati perjalanan reformasi di negeri ini dari waktu ke waktu, mungkin semakin sadar bahwa kaum marginal di negeri ini yang disebut “rakyat jelata” (selanjutnya disebut “rakyat”) semakin pandai dari waktu ke waktu. Rakyat semakin sadar bahwa telah terjadi “pembodohan massal” di negeri ini. Namun, apa daya suara hati dan aspirasi yang mereka percayakan ke insan-insan yang duduk di kursi lembaga legislatif tidak pernah sesuai dengan harapan. Rakyat marah, rakyat kecewa, rakyat diselubungi duka nestapa karena banyak masalah ketidakadilan di Indonesia tidak “dibereskan” dengan baik. Satu persoalan muncul, tidak segera dibereskan, esok muncul lagi masalah baru, dst. Kesemua itu semakin disadari oleh rakyat sebagai strategi dari pihak berkuasa untuk mengaburkan fakta-fakta penting, sehingga “sosok asli” keadilan menjadi sulit “dikenali”.

Kalau dipikir-pikir, ada persamaan pergolakan sosial di berbagai negara dengan Indonesia. Orde-Baru tumbang dan masuk ke Orde Reformasi dikarenakan adanya gerakan pengerahan kekuatan massa yang dimotori oleh kaum akademisi, ya.. kaum intelek di negeri ini, kaum pemikir yang prihatin dengan kondisi negara ini, yang hatinya tak tega melihat rakyatnya menderita karena ketidakstabilan politik dan ketidakpastian hukum di negeri ini.

Sekali lagi, kini, para mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia melakukan “unjuk gigi” bahwa meski mereka tidak punya kekuatan persenjataan ala militer (yang biasanya digunakan untuk memaksakan suatu kehendak), namun mereka ini didukung oleh mayoritas rakyat di negeri ini. Mereka berunjuk-rasa menolak kenaikan harga BBM, beramai-ramai berorasi mendengungkan “suara rakyat”, mereka juga kesal karena merasa penguasa “tuli” tidak mendengarkan rintihan hati rakyat.

Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, rencana kenaikan harga BBM gagal tercapai setelah pembicaraan alot. Sebenarnya partai dengan lambang bintang dengan background biru (si biru) sudah hampir meraih suara mayoritas untuk meng-gol-kan rencana kenaikan harga tersebut, namun partai berlambang beringin (si kuning) menjalankan strategi last-minutes nya dengan baik. Namun, sekali lagi, si kuning menjalankan politik gandanya, yakni tidak sepenuhnya menggagalkan kenaikan harga BBM tsb, melainkan menunda kenaikan untuk sementara waktu. Si kuning segan memutuskan ikatan dengan si biru (kamrad-nya), namun juga terbentur dengan kebijakan memenangkan hati rakyat. Lain pula dengan si bateng beringas (si merah), ia menolak mentah-mentah (politik no kompromi-lah).

Saya, sebagai orang awam, yang buta soal politik dan ekonomi ini juga punya opini tentang kenaikan harga BBM ini. Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang paling diuntungkan dari BBM bersubsidi (Premium) ini? Apakah pengendara sepeda motor? Pengusaha angkutan umum? Penumpang angkutan umum? Pemilik kendaraan roda empat (mobil pribadi)? Atau siapa?

Saya memakai logika sederhana, seumpama saya adalah pengemudi motor, berapa liter sih maksimal bensin premium yang bisa saya tampung di motor saya? Untuk 1 liter bensin, bisa untuk dipakai “berpacu” berapa jauh? Coba banding dengan mobil, 1 liter bisa buat berapa jauh? Coba lagi dipikirkan daya tampung bahan bakar untuk tangki si mobil itu… Jelas, kalau bicara soal pemakaian bahan bakar, yang pakai lebih banyak adalah si mobil. Apalagi, jumlah “orang kaya” di Jakarta semakin banyak, hingga kemacetan adalah gambaran umum tentang Ibukota ini.

Untuk angkutan umum, saya beri pengecualian, karena ini adalah sarana transportasi bersama, dipakai banyak orang, juga bukan sebagai alat buat pamer status… siapa yang mamer status kekayaan dengan naik kendaraan umum? Tapi, sebagaimana yang kita ketahui, isu-isu keamanan menjadi hal yang vital yang membuat orang enggan naik angkot. Ini adalah PR (pekerjaan rumah) untuk aparatur keamanan di negeri ini.

Kembali ke laptop… dengan memikirkan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, hampir dipastikan mereka yang sanggup membeli mobil pribadi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang “mumpuni”, dan mereka juga yang paling merasakan “kebaikan hati” dari pemerintah via program subsidi BBM, ini juga mencakup kendaraan yang dipergunakan untuk usaha produktif.

Mengapa seakan-akan kenaikan harga BBM hanyalah satu-satunya alternatif yang diambil pemerintah sebagai kebijakan fiskal untuk menanggulangi “jebolnya” APBN? Maksud saya, apakah tidak ada alternatif lain?

Saya lebih setuju bila BBM bersubsidi dibatasi penggunaannya hanya untuk kendaraan beroda dua (motor) dan angkutan umum/massal. Sedangkan mobil pribadi/komersial wajib memakai BBM non-subsidi. Pemerintah menggiatkan rencana konversi energi ke BBG (Bahan Bakar Gas) untuk sarana transportasi, tentu saja dengan keseriusan dalam investasi di infrastruktur stasiun pengisian BBG tsb. Pemerintah perlu pro-rakyat, bukan pro-industri yang lebih “menyukai” transportasi berbasis BBM. Aturan tersebut tidak perlu langsung diterapkan secara “saklek”, namun pastinya perlu tindakan nyata, bukan hanya wacana kosong yang tidak pernah direalisasikan secara nyata.

Saya yakin sekali, pemasukan pajak merupakan salah satu pendapatan utama yang signifikan bagi arus-kas pemerintah, dan hingga saat ini, belum dioptimalisasi secara penuh, karena belum semua pihak membayar pajak dalam nominal yang sesuai dengan keharusannya. Pun, kontrol negara atas pemasukan dari pajak masih banyak “bolong”nya akibat ulah oknum-oknum pajak yang tidak bertanggungjawab dan terus “menggerogoti” keuangan negara. Pemasukan pajak ini merupakan salah satu bantalan pemerintah menyubsidi BBM, yang bila diterjemahkan secara harafiah, suatu program pemerintah untuk pro-rakyat (kecil) yang daya-beli-nya akan semakin kecil akibat naiknya harga-harga barang yang terpengaruh oleh kenaikan BBM.

BLT (Bantuan Langsung Tunai) bukanlah jawaban untuk meredam “kegelisahan” rakyat. Ini adalah cara bodoh mendidik rakyat, cara yang membuat orang semakin malas dan tidak produktif, cara yang merusak keseimbangan belanja/pemakaian orang-orang kaum kecil. Kok bisa? Ya, bayangkan saja seorang yang terbiasa menerima uang Rp.XXX, dan membelanjakan uangnya sebesar Rp.XXX, dan sudah terbiasa dengan keadaan tsb untuk sekian waktu… apakah tidak merasa “kehilangan” kalau BLT di-stop??? Akan lebih bijak bila dana BLT itu dipakai pemerintah untuk proyek pembangunan yang berkesinambungan, yang (kalau bisa) padat karya, yang tentunya akan memberikan faedah besar bagi kaum marginal, yakni arus-kas pasti setiap bulan, sehingga mereka sanggup menjaga “asap tetap mengepul” di dapur mereka.

Agar program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran, pemerintah perlu mengerahkan aparatur keamanan negara mengawasi jalannya distribusi BBM bersubsidi tersebut agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk keuntungan pribadi (misalnya, menjual ke pihak yang seharusnya tidak boleh memakai BBM bersubsidi).

Agak kurang realistis bagi pemerintah membandingkan harga BBM di Singapura +/- Rp.15rb-an/liter, ataupun Rp.10rb-an/liter di Amerika. Mengapa? Pikir saja baik-baik, berapa pendapatan perkapita di negara-negara tersebut? Di Singapura, seseorang dengan gaji Rp.20juta/bln tergolong menengah ke bawah, di Amerika, kerja part-time bisa memperoleh USD2rb-4rb/bln. Mengantar Pizza saja, di Amerika, bisa memperoleh uang tip USD20. Sungguh tidak realistis bagi negeri yang membanggakan UMR (Upah Minimum Regional) ini “memaksakan” kenaikan harga BBM apalagi menyamakan harga BBM di harga tsb (red. luar negeri/internasional). Rakyat susah malah dibuat tambah sengsara… edan banget… (catatan: orang Amerika saja galau dengan kenaikan harga BBM, padahal perbandingan penghasilan rata-rata orang Indonesia dan Amerika bagai bumi dan langit…)

Kadang ada juga BUMN yang “menjerit” dan merasa rugi karena seharusnya bisa mengeruk keuntungan lebih (bila BBM diekspor ke luar negeri), malah memperoleh untung tidak seberapa bila dijual untuk kebutuhan dalam negeri… waduh, nih BUMN harus ingat… siapa sesungguhnya pemegang saham perusahaan BUMN tersebut… ya.. pemerintah.. tapi harus ingat, yang membuat pemerintah itu bisa ada, siapa lagi kalau bukan rakyatnya… masa sama pemegang saham main perhitungan gitu.. gak etis namanya…

Sayang-disayang… BBM tidak jadi dinaikkan, para pengusaha (yang agak serakah) sudah “mencuri start” menaikkan harga-harga barang, pun termasuk para pengusaha transportasi umum dengan dalih, adanya ketidakpastian di negara ini.. sewaktu-waktu bisa saja pemerintah menaikkan harga BBM, jadi mereka “curi start” terlebih dahulu. Disini prinsip ekonomi diterapkan dengan baik… “kalau bisa dengan modal sekecil-kecilnya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, why not?, masa bodoh dengan keadaan orang lain.. toh kita-kita susah pun ngak ada yang peduli sama kita.. why harus peduli ma orang lain.. pebisnis adalah pebisnis, bukanlah seorang dermawan…

Sungguh memprihatinkan, sangat memprihatinkan, melihat perkembangan negara ini dari waktu ke waktu.. merdeka tahun 1945, tidak banyak gebrakan besar yang dilakukan rakyat Indonesia di kancah pergaulan internasional. Tengoklah RRC, perubahan ideologi di tahun 1949, mengalami banyak hal yang menyengsarakan (revolusi budaya) di era kekuasaan Ketua Mao, hingga peralihan kekuasaan ke era Sosio-Kapitalis (Kapitalisasi dibawah kendali Sosio-Komunisme) – Deng Xiao Ping, hingga saat ini sebagai embrio negara adidaya. Sungguh mencengangkan mengamati perubahan kebijakan politik dan ekonomi negara RRC dari waktu-ke-waktu… suatu kebijakan yang diambil pemerintah, terasa sangat nyata hingga membuat “bulu kuduk merinding”.

Akankah setiap insan di republik tercinta ini memiliki patriotisme dan nasionalisme yang dalam arti sesungguhnya, benar-benar dari hati nurani terdalamnya, mencurahkan pemikiran demi kemajuan rakyat dan bangsanya sendiri? Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sebagaimana yang telah dicetukan Bapak bangsa Ir. Soekarno? Bisa hidup tanpa “mengemis” pada negara lain/lembaga keuangan internasional? Hanya waktu yang bisa menjawab semua pertanyaan mendasar ini… saya hanyalah orang awam, orang pandir yang menjadi pengamat sandiwara elit politik di negeri ini…




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: