Cyberlaw: Ruang Lingkupnya [4]

Bagaimanapun, dalam seluruh rangkaian proses bisnis yang legal, diperlukan adanya jurisprudensi hukum. Tanpa adanya hal tersebut, sulit bagi para pengusaha (terutama yang bergerak dibidang teknologi informasi) untuk “mengepakkan sayapnya” dan menjalankan rutinitas kegiatan bisnisnya.

Sesungguhnya cakupan cyberlaw tidak hanya melingkupi dunia internet beserta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengannya. Di negeri Jiran, cyberlaw mencakup area yang cukup luas, meliputi: komunikasi dan multimedia, pemalsuan data dan atau informasi, pelanggaran-pelanggaran akses suatu sistem komputer, penggandaan produk teknologi informasi secara tidak sah, hak cipta, merek dagang produk teknologi informasi, patenisasi, rancangan produk industri, serta rancangan produk sirkuit terpadu.

Dalam perkembangannya, pada umumnya permasalahan hak cipta, patenisasi, rancangan produk industri, merek dagang, serta rancangan sirkuit terpadu atau bahkan pembajakan dibuat rincian aspek hukum yang lebih mendetail, yang dikenal sebagai hukum hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, hukum tersebut telah dipertegas dengan berbagai keputusan dari pemerintah, khususnya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. – Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I. ditunjuk sebagai tempat untuk menerima permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual, hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia, batasan teritorial menyangkut tindakan-tindakan pelanggaran/kejahatan cyber dibuat dalam suatu cakupan lingkup teritorial yang luas.

Di kedua negara tersebut, entah apapun kebangsaan dan kewarganegaraan dari pelanggar (pelaku kejahatan komputer), yang kejahatannya dilakukan di luar atau di dalam kedua negara tersebut, namun, berdampak merugikan pihak-pihak korban terkait yang berada dalam teritorial kedua negara tersebut, maka kasus pelanggaran tersebut akan dianggap dilakukan dalam wilayah teritorial kedua negara tersebut. Oleh karenanya, ganjaran hukum yang diberlakukan juga sesuai ketentuan masing-masing negara tersebut. Bahkan, kedua negara tersebut tidak segan-segan memberlakukan hukum tertulis konvensional untuk memproses pelanggaran tersebut, dengan meminta negara tempat bermukim pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan ekstradisi.

Pendekatan ekstradisi seperti yang diberlakukan di negara Singapura maupun Malaysia untuk pelaku cybercrime tak disebutkan dalam rancangan undang-undang cyberlaw, yaitu: “RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi” (PTI), dan yang satunya lagi bernama “RUU Transaksi Elektronik”. RUU PTI dimotori oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan Tim Asistensi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jalur Departemen Perhubungan (melalui Dirjen Postel), sementar RUU TE dimotori oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi dari Universitas Indonesia dengan jalur Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun pendekatan yang diusulkan oleh Rahardjo, sanksi yang diberikan seperti kasus beda teritorial di atas, adalah proses penangkapan terhadap pelaku cybercrime, jika pelaku kebetulan berkunjung ke negara tempat ia melakukan kekacauan dan merugikan pihak-pihak yang berada dalam negara tersebut (misalnya Indonesia). Saat ia berkunjung, maka proses penangkapan sah dilakukan. Dengan demikian, apabila kejahatan yang dilakukan oleh sang pelaku terjadi di banyak negara, maka ia (pelaku) harus berpikir-pikir untuk berkunjung ke negara-negara yang telah mencantumkan nama (pelaku tersebut) dalam daftar hitam para pelaku cybercrime. Sehingga, ruang gerak/kunjungan dari sang pelaku ke negara lain akan menjadi semakin sempit.

Pada negara Singapura dan Malaysia sesuai akta kesepakatan tentang kejahatan komputer yang dibuat tahun 1997, proses komunikasi yang termasuk kategori cybercrime adalah komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan suatu kode atau password atau sejenisnya untuk mengakses komputer yang memungkinkan proses komunikasi terjadi, dalam hal ini, orang tersebut tidak terotorisasi untuk melakukan proses komunikasi tersebut, maka orang tersebut dinyatakan bersalah. Pada negara tersebut, cyberlaw memainkan peran dalam kasus ini. Di Malaysia, pelanggaran semacam ini akan diganjar dengan denda sebesar dua puluh lima ribu ringgit dan atau hukuman penjara selama tiga tahun.

Suatu hal yang sering kita anggap sepele (di Indonesia), seperti mengubah tampilan/modifikasi tampilan atau sistem komputer secara tak terotorisasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan komputer di negeri Jiran, sesuai akta nomor 563 tahun 1997 bagian penyerangan komputer. Tentu yang dimaksud di sini bukan suatu usaha untuk memodifikasi data, informasi dan atau program, karena hal yang baru saja disebutkan tadi jelas merupakan cybercrime. Lebih lanjut, pada ayat tiga dari akta tersebut, dijelaskan bahwa proses perubahan/modifikasi ini termasuk tindakan yang dilakukan dengan efek permanen atau sementara. Namun, satu hal yang menarik, yang terdapat pada ayat pertama dari isi akta tersebut, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk kategori pelanggaran jika ia (sang pelaku itu sendiri) menyadari bahwa tindakannya merupakan suatu tindakan modifikasi isi secara tak terotorisasi. Berdasarkan hal tersebut, berarti jika kita tidak menyadari tindakan kita merupakan suatu tindakan tak terotorisasi, maka kita tidak akan diganjar dengan hukuman denda maksimal seratus ribu ringgit dan atau penjara selama tujuh tahun, atau hukuman dengan maksimal lima puluh ribu ringgit dan atau penjara selama sepuluh tahun sesuai ayat empat pada akta tersebut.

Bagaimanapun, cakupan cyberlaw sesungguhnya tidak selalu sama antarnegara, apa yang berlaku di suatu negara belum tentu dapat berlaku di negara lain. Di Amerika Serikat, pajak merupakan hal yang penting sebagai sumber pemasukan kas negara. Tiap pengusaha entah apapun model bisnis yang dilakoninya, pajak tetap harus dibayar. Akan tetapi, kontras dengan bisnis yang dijalankan dengan model e-commerce (model bisnis dengan memanfaatkan internet sebagai media terjadinya proses penawaran dan permintaan), yang transaksinya dilakukan secara on-line (terhubung internet, faktor konkurensi adalah hal yang krusial), pajak menjadi masalah yang pelik di negara tersebut. Sebagai contoh, misalnya seorang pengusaha asal Jerman, ia menempatkan server yang melakukan aktivitas bisnis dengan model e-commerce di Amerika Serikat, kemudian pembelinya berasal dari mancanegara, misalnya Rusia, Belgia, Belanda dan lainnya. Bagaimana permasalahan pajaknya? Apa perlu produk yang diperdagangkan tersebut dipajak? Usulan dari pemerintah Amerika Serikat mengenai kasus semacam ini, untuk produk yang dikirim berdasarkan permintaan di saluran internet, tidak perlu kena pajak. Produk-produk semacam ini biasa disebut “digitalized products” (produk-produk terdigitalisasi). Produk-produk tersebut mencakup musik, film, perangkat lunak maupun buku. Sedangkan untuk barang-barang yang proses penawaran dan permintaan dilakukan tanpa media internet tersebut (model konvensional) dan melalui pabean, diusulkan tetap dikenakan pajak.
Pada beberapa negara, apabila terjadi contoh kasus seperti yang telah dideskripsikan di atas, maka pemerintah akan mengenakan pajak terhadap penempatan server serta setiap transaksi melalui internet, penawar akan dikenakan pajak atas produk yang berhasil terjual (simak tulisan-tulisan lanjutan yang berkenaan dengan topik ini).

entri sebelumnya: Cyberlaw: Perlukah? [3]

About these ads



    Berikan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 110 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: